Bagaimana Sebaiknya Sikap Pemerintah Pusat Terhadap Pembangunan Perbatasa

Akibat kurang mendapatkan perhatian dari Pemerintah Pusat, khususnya dalam bidang pembangunan, sejumlah WNI di daerah perbatasan mengancam akan pindah kewarganegaraan ataupun mengibarkan bendera Malaysia. Sudah sekian lama tuntutan perbaikan Infrastruktur jalan di kalimantan khususnya di daerah perbatasan disuarakan oleh 4 gubernur di kalimantan, namun anggaran dana APBN keputusannya ada di tangan pemerintah pusat. Padahal sudah banyak Kekayaan alam yang diambil dari bumi kalimantan yang dimanfaatkan untuk kepentingan Nasional, namun kekayaan alam pulau ini tidak dapat dinikmati oleh seluruh warga di Pulau ini.

Malaysia menyediakan sarana dan prasarana air bersih dan penerangan bagi Warga Negara Indonesia di Wilayah Indonesia Bahkan Seandainya mendapatkan ijin Malaysia Bersedia membuatkan jalan yang layak untuk saudara mereka yang tinggal di Indonesia. Hubungan yang baik terjalin antara WNI dan Warga Malaysia di Perbatasan, merasa satu keluarga meskipun dipisahkan oleh batas negara. Namun nampak terlihat perbedaan pembangunan di Perbatasan kedua negara ini, Indonesia jauh tertinggal dari Malaysia. Bukan menghina, tapi ini Fakta!. 

Sementara itu, di Samarinda, Kaltim, anggota DPRD Kaltim, Abdul Djalil Fatah menyatakan, masyarakat perbatasan Kaltim-Malaysia, khususnya yang tinggal di Krayan Selatan meminta Pemerintah Pusat memperhatikan nasib mereka atau mereka akan hengkang menjadi warga negara Malaysia. Sementara itu, tokoh masyarakat di Kalbar, Hendrikus Adam menyatakan, kondisi pembangunan yang sangat buruk telah membuat terjadinya perpindahan kewarganegaraan di daerah perbatasan Kalbar-Malaysia seperti Entikong, Sambas, Kabupagn Bengkayang, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapus Hulu. Kepala Desa Suruh Tembawang, Kalbar, Imran Manuk menyatakan, di Desa Suruh Tembangan, puluhan warga setempat sudah berganti kewarganegaraan menjadi warga Negara Malaysia, termasuk 61 orang penduduk Dusun Gun Jamak, Desa Suruh Tembawang Kecamatan Entikong Sanggau, Kalbar.

Permasalahan di wilayah perbatasan dipicu bukan karena masyarakat perbatasan yang sudah terkikis nasionalismenya, namun disebabkan karena kekecewaan terhadap sikap pemerintah yang dinilai lamban untuk membangun infrastruktur dan ekonomi di wilayah perbatasan. Disamping itu, juga disebabkan karena ada upaya “penggalangan” dan tindakan curang dari negara lain (Malaysia).

Berdasarkan hal dio atas bagaimana sebaiknya sikap pemerintah dalam pembangunan wilayah perbatasan ?

• Pembangunan  akses jalan yang untuk menghubungkan antar daerah juga merupakan suatu upaya yang harus dilakukan untuk mempermudah penanganan dan menumbuh kembangkan perekonomian di daerah perbatasan.
• Pembangunan ekonomi dan percepatan pertumbuhan perekonomian perbatasan berbasis kerakyatan. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan ketahanan di daerah perbatasan. Kualitas sumber daya manusia ataupun tingkat kesejahteraan yang rendah akan mengakibatkan kerawanan terutama dalam hal yang menyangkut masalah sosial dan pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas nasional secara keseluruhan. Oleh sebab itu perlu adanya peningkatan taraf hidup masyarakat di daerah perbatasan dengan memperhatikan potensi sumber daya alam setempat dan kelompok swadaya masyarakat. Sedangkan bentuk usaha percepatan pertumbuhan perekonomian perbatasan dengan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat adat/ kelompok-kelompok swadaya masyarakt yang sudak ada, pemberdayaan, pendampingan dan penguatan peran serta perempuan dalam kegiatan perekonomian atau social, pengembangan wawasan kebangsaan masyarakat di kawasan perbatasan, menghidupkan peran lembaga keungan mikro dalam peningkatan pertumbuhan perekonomian, dan identifikasi potensi dan pengembangan sektor-sektor unggulan di daerah perbatasan.
•  Dari segi pendidikan juga sangat perlu bagi pemerintah memberikan perhatian . Sarana dan prasarana pendidikan di daerah perbatasan negara telah mencakup tingkat pendidikan taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Namun jumlah sarana dan prasarananya masih belum memadai baik dilihat dari kebutuhan dasar belajar maupun tenaga pendidik profesional yang sesuai dengan tingkat pengajaran dan fasilitas pendidikan lebih tinggi misalnya anak dari perbatasan Kalimantan Timur-Malaysia yang akan melanjutkan ke pendidikan SLTA harus ke  Pulau Sebatik sehingga yang bisa melanjutkan pendidikan terbatas pada anak  yang orangtuanya mampu secara ekonomi, karena tempat terdekat hanya ada di pusat kota ataupun pulau lain.Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ada juga penduduk yang tidak melepas kewarganegaraan anaknya yang lahir di negara lain contohnya Malaysia dengan alasan agar dapat sekolah di Malaysia dengan cuma-cuma sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi anak yang lahir di negara tersebut Terbatasnya pendidikan di wilayah perbatasan beresiko pada masa depan anak-anak wilayah tersebut untuk meningkatkan kualitas taraf hidup keluarga mereka.  
• Kemudian pembangunan sarana prasarana kesehatan. Ketergantungan pada sarana publik negara lain salah satunya kesehatan sangatlah tinggi bagi warga perbatasan. Hal ini dapat mengakibatkan lemahnya Nasionalisme mereka pada negaranya sendiri yaitu Indonesia. Jadi jangan heran kalau keadaan seperti ini masih berlanjut nantinya akan membuat mereka memaksa pemerintah pusat untuk membuat provinsi baru guna percepatan pembangunan di wilayah tersebut atau yang paling dikhawatirkan yaitu melepaskan diri dari wilayah NKRI.

 

  Daftar pustaka :

http://sipildankewarganegaraan.wordpress.com/2013/02/11/pembangunan-infrastruktur-di-daerah-perbatasan-kalimantan-malaysia/